Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta perbaikan serius di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo bahkan meminta pimpinan Bea Cukai diganti jika tidak mampu melakukan pembenahan.
Purbaya mengatakan dirinya siap mengevaluasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai jika memang mendapat perintah langsung. Namun, ia menegaskan perlu memeriksa kondisi dan kinerja internal terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
“Tadi kalau kerjanya nggak bener disuruh copot aja? Nanti kita lihat deh. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya nggak bisa lari dari perintah, tapi saya cek dulu ya,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Saat ini, jabatan Dirjen Bea Cukai dipegang oleh Djaka Budhi Utama. Ketika ditanya mengenai penilaian terhadap kinerja bawahannya tersebut, Purbaya tidak memberikan jawaban tegas dan hanya tertawa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rapat paripurna di DPR RI. Ia menilai institusi tersebut harus segera diperbaiki agar pelayanan negara berjalan lebih profesional dan tidak menghambat aktivitas ekonomi.
“Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” ujar Prabowo.
Prabowo juga meminta seluruh jajaran pemerintahan lebih aktif membersihkan birokrasi dari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurutnya, setiap pelanggaran harus ditindak tanpa ragu. Ia menegaskan semua institusi pemerintah wajib bekerja secara efektif, bersih, dan profesional.
“Jangan ragu-ragu yang melanggar, tindak. Sekali lagi semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” kata Prabowo.
Prabowo mengaku masih menerima banyak laporan dari pengusaha terkait pungutan liar atau pungli. Keluhan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memperbaiki tata kelola birokrasi.
Ia menegaskan pemerintah harus berani membenahi semua institusi agar mampu memberikan pelayanan yang bersih, cepat, dan tidak membebani dunia usaha.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” tutup Prabowo.
