Aksi unjuk rasa mewarnai kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa, 21 April 2026. Massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud. Dalam aksi itu, mereka mendesak audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik KKN, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD.
Gelombang protes ini muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Salah satu isu yang paling banyak disorot ialah anggaran renovasi rumah jabatan gubernur yang disebut mencapai sekitar Rp25 miliar. Bagi para demonstran, angka tersebut memunculkan pertanyaan besar soal prioritas belanja daerah, terutama ketika pemerataan pembangunan dan tekanan ekonomi masyarakat masih menjadi persoalan di berbagai wilayah Kalimantan Timur.
Massa menilai penggunaan anggaran sebesar itu tidak mencerminkan empati terhadap kebutuhan warga. Kritik tidak hanya diarahkan pada besarnya nilai anggaran, tetapi juga pada simbol gaya hidup pejabat publik yang dianggap bertolak belakang dengan situasi masyarakat. Isu inilah yang kemudian memperbesar kekecewaan publik dan mendorong aksi protes meluas hingga ke lingkungan Kantor Gubernur Kaltim.
Sorotan terhadap Rudy Mas’ud juga tidak lepas dari laporan harta kekayaannya. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 20 Maret 2025, Rudy Mas’ud tercatat memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp166.521.104.827. Dalam laporan tersebut, nilai tanah dan bangunan yang dimilikinya mencapai Rp26.500.500.000, tersebar di Jakarta Selatan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara. Selain itu, ia juga melaporkan tiga kendaraan dengan total nilai Rp250 juta, harta bergerak lain Rp450 juta, kas dan setara kas sekitar Rp28,01 miliar, serta harta lainnya Rp224 miliar. Di sisi lain, ia juga memiliki utang sebesar Rp112.694.480.000.
Di tengah tekanan publik tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan klarifikasi soal anggaran renovasi rumah dinas yang ramai dipersoalkan. Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa angka Rp25 miliar itu bukan hanya dialokasikan untuk rumah jabatan gubernur. Menurut dia, anggaran tersebut juga mencakup renovasi rumah jabatan wakil gubernur serta penataan ruang kerja di Kantor Gubernur Kaltim.
Pemprov Kaltim juga menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan akumulasi dari beberapa tahun anggaran dan beberapa skema pembiayaan, mulai dari APBD 2024, APBD 2025, hingga APBD Perubahan 2025 dan pergeseran anggaran. Berdasarkan penjelasan resmi, total anggaran itu terbagi ke dalam 57 item belanja, dengan sekitar Rp12 miliar untuk rumah jabatan gubernur, Rp4,9 miliar untuk rumah jabatan wakil gubernur, dan sekitar Rp8,2 miliar untuk penataan ruang kerja di kantor gubernur. Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa angka Rp25 miliar tidak habis untuk satu bangunan semata.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik publik. Bagi banyak warga, persoalan ini bukan hanya soal rincian anggaran, melainkan juga menyangkut kepekaan pejabat dalam membaca situasi sosial. Di tengah tuntutan efisiensi, pemerataan pembangunan, dan kebutuhan layanan publik yang lebih mendesak, belanja untuk fasilitas pejabat tetap menjadi isu yang sangat mudah memicu resistensi masyarakat.
Aksi di Samarinda itu menjadi sinyal bahwa publik Kalimantan Timur menuntut pemerintahan yang lebih terbuka, hemat, dan berpihak pada kebutuhan rakyat. Polemik anggaran rumah dinas Rudy Mas’ud pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga tentang kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.
