Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya, melayangkan kritik keras kepada BPJS Kesehatan. Sorotan ini muncul menyusul viralnya keluhan masyarakat yang tertolak berobat karena status Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan secara sepihak.
Dalam pernyataan resminya, Purbaya menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan dan merupakan potret kegagalan layanan publik yang merugikan warga, terutama masyarakat miskin dan rentan yang seharusnya menjadi prioritas perlindungan.
Kronologi Masalah PBI Nonaktif
Insiden yang memantik perhatian publik berawal dari pengaduan seorang warga di media sosial. Pasien dengan status PBI BPJS Kesehatan dinyatakan tidak aktif dalam sistem ketika hendak berobat ke fasilitas kesehatan. Akibatnya, pasien terpaksa menanggung biaya pengobatan secara mandiri atau bahkan tidak tertangani.
Keluhan serupa ternyata bukan kasus tunggal. Banyak laporan serupa bermunculan, mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan data kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya untuk peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah.
Respons dan Penjelasan BPJS Kesehatan
Menanggapi kritik dan viralnya isu ini, pihak BPJS Kesehatan memberikan penjelasan. Disebutkan bahwa proses pembaruan data (updating) kepesertaan PBI dilakukan secara periodik berdasarkan data terbaru dari pemerintah daerah dan pusat.
Namun, proses sinkronisasi data ini seringkali mengalami kesenjangan (gap), sehingga ada peserta yang status aktifnya “tertunda” atau bahkan “terdrop” sementara dari sistem. BPJS mengakui bahwa mekanisme ini kerap menimbulkan masalah di lapangan, terutama saat peserta membutuhkan layanan kesehatan mendesak.
Langkah Solusi dan Perbaikan Sistem
Menyikapi hal ini, Purbaya mendesak jajaran BPJS Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait untuk segera mengambil langkah korektif. Beberapa poin solusi yang ditekankan antara lain:
- Mempercepat proses sinkronisasi data antara database pusat, daerah, dan BPJS Kesehatan.
- Membuat mekanisme darurat untuk peserta PBI yang terkendala status nonaktif saat berobat, sehingga layanan kesehatan tidak terhambat.
- Memperkuat sosialisasi kepada peserta dan fasilitas kesehatan mengenai prosedur penanganan kasus semacam ini.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem informasi BPJS Kesehatan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Dampak dan Implikasi Kebijakan
Kasus ini menyoroti kerentanan sistem jaminan kesehatan nasional dalam melindungi kelompok paling membutuhkan. Gangguan akses berobat bagi peserta PBI bukan hanya masalah administratif, tetapi berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan bertentangan dengan semangat UU SJSN yang menjamin kesehatan sebagai hak dasar.
Para ahli kebijakan kesehatan masyarakat menilai, kejadian ini harus menjadi peringatan serius untuk melakukan transformasi digital dan tata kelola data yang lebih solid di BPJS Kesehatan. Keandalan sistem informasi adalah tulang punggung layanan jaminan sosial yang menyentuh jutaan nyawa.
Kata Terakhir
Viralnya kasus pasien tertolak berobat telah membuka mata banyak pihak tentang urgensi perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan. Desakan dari tingkat tertinggi pemerintahan, dalam hal ini Menko Perekonomian, diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem yang lebih cepat, akurat, dan berpihak pada kepentingan peserta, terutama masyarakat miskin dan rentan.
Pemerintah memastikan bahwa program PBI JKN-KIS akan terus berjalan sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh. Namun, komitmen harus diiringi dengan eksekusi layanan yang prima dan minim gangguan di tingkat lapangan.
