Natal, hari raya yang merayakan kelahiran Yesus Kristus, adalah momen penting bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Namun, tak semua negara mengizinkan perayaan Natal secara bebas. Beberapa negara bahkan memberlakukan larangan atau pembatasan ketat terhadap perayaan Natal, baik di ruang publik maupun di tempat lainnya. Artikel ini mengulas lima negara yang melarang perayaan Natal, serta alasan di balik kebijakan tersebut.
1. Somalia: Larangan Berdasarkan Hukum Syariah
Sejak 2009, Somalia menerapkan larangan perayaan Natal dan Tahun Baru setelah mengadopsi sistem hukum Syariah secara penuh. Konstitusi Somalia menjadikan Islam sebagai agama negara, dengan Syariah sebagai dasar hukum utama. Pemerintah menganggap perayaan Natal tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dapat memicu konflik, terutama dengan kelompok ekstremis.
Namun, ada pengecualian untuk warga asing yang diperbolehkan merayakan Natal secara pribadi di rumah mereka. Perayaan di ruang publik, termasuk di hotel, tetap dilarang. Larangan ini hanya berlaku bagi penduduk Muslim, sementara warga non-Muslim diizinkan merayakan di tempat khusus seperti kompleks PBB atau markas pasukan Uni Afrika.
2. Korea Utara: Pembatasan Kebebasan Beragama
Korea Utara, di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, dikenal dengan pembatasan ketat terhadap kebebasan beragama. Meskipun konstitusi menyebutkan adanya kebebasan beragama, praktik kekristenan sangat dibatasi dan dapat berakibat fatal bagi pelakunya. Sejak 1948, perayaan Natal praktis tidak pernah dilakukan secara terbuka.
Warga yang ketahuan merayakan Natal atau melaksanakan praktik keagamaan Kristen bisa menghadapi hukuman berat, termasuk penahanan dan ancaman hukuman mati. Kebijakan ini membuat Korea Utara menjadi salah satu negara dengan kebebasan beragama terendah di dunia.
3. Brunei Darussalam: Larangan di Ruang Publik Sejak 2014
Brunei Darussalam mulai melarang perayaan Natal di ruang publik pada 2014. Pemerintah khawatir simbol-simbol Natal dapat memengaruhi keyakinan umat Muslim. Meski umat Kristiani di Brunei masih diperbolehkan merayakan Natal, perayaan harus dilakukan secara tertutup, dengan laporan kepada pihak berwenang.
Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dikenai denda hingga Rp280 juta atau hukuman penjara maksimal lima tahun. Kebijakan ini mencerminkan ketegasan Brunei dalam menjaga kestabilan sosial dan agama.
4. Iran: Pembatasan Perayaan Natal di Tempat Umum
Iran, dengan mayoritas penduduk Muslim, memberlakukan pembatasan ketat terhadap perayaan Natal di tempat umum, termasuk larangan pemasangan pohon Natal dan penggunaan kostum Santa Claus. Sanksi bagi pelanggar bisa berupa denda atau hukuman penjara.
Namun, umat Kristen masih diizinkan merayakan Natal di rumah atau gereja. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga identitas keagamaan mayoritas Muslim, meskipun memberikan ruang terbatas bagi minoritas Kristen.
5. Tajikistan: Menjaga Stabilitas Sosial
Tajikistan melarang perayaan Natal di tempat umum, termasuk aktivitas menghias pohon Natal dan mengenakan kostum Santa Claus. Pemerintah menilai kebijakan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan agama di negara tersebut.
Meski begitu, umat Kristiani di Tajikistan masih dapat merayakan Natal di rumah atau gereja, selama tidak melibatkan acara di ruang publik. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga kesatuan sosial dalam masyarakat yang mayoritas Muslim.
Larangan atau pembatasan perayaan Natal di lima negara ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penerapan hukum Syariah, perlindungan keyakinan mayoritas, hingga pembatasan kebebasan beragama. Meski demikian, sebagian besar negara ini tetap memberikan ruang terbatas bagi umat Kristiani untuk merayakan Natal secara privat.
Bagi wisatawan atau ekspatriat yang berencana tinggal di negara-negara tersebut, penting untuk memahami dan menghormati peraturan lokal terkait perayaan keagamaan untuk menghindari masalah hukum.
