Jakarta – Rencana penggabungan tujuh perusahaan BUMN sektor konstruksi yang awalnya ditargetkan selesai tahun ini resmi diundur hingga 2026. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Chief Executive Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa proses konsolidasi BUMN Karya menghadapi sejumlah kendala teknis yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Khususnya untuk sektor konstruksi, penyelesaian merger tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan.
Akar Permasalahan
Penundaan ini dipicu oleh kompleksitas persoalan yang membelit perusahaan-perusahaan BUMN konstruksi. Dony mengungkapkan bahwa beban utang yang menumpuk menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penggabungan.
Menurut Dony, problematika di BUMN Karya sangat beragam, termasuk kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi utang terlebih dahulu. Kondisi keuangan beberapa BUMN konstruksi dinilai cukup serius dan memerlukan pembenahan mendasar.
Faktor lain yang membuat proses merger menjadi lebih rumit adalah status beberapa BUMN Karya sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Konsekuensinya, seluruh tahapan restrukturisasi harus dilakukan dengan transparansi penuh kepada publik dan investor.
Dony menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengingat BUMN Karya menghadapi tantangan finansial yang tidak ringan. Danantara sebagai pemegang saham berkewajiban melakukan perbaikan kondisi keuangan terlebih dahulu, termasuk melakukan impairment atau penyesuaian nilai aset.
Evaluasi Nilai Aset
Sebagai bagian dari proses konsolidasi, Danantara akan melakukan penilaian ulang terhadap nilai aset-aset yang dimiliki BUMN Karya. Evaluasi ini akan membandingkan nilai riil aset dengan nilai yang tercatat dalam pembukuan perusahaan.
Setelah tahap evaluasi dan perbaikan kondisi keuangan selesai, barulah merger akan dilaksanakan dengan skenario terbaik yang telah dikaji secara mendalam.
Perubahan Anggaran Dasar
Dalam waktu dekat, sejumlah emiten BUMN konstruksi dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Agenda utama pertemuan tersebut adalah melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan.
Dony menjelaskan bahwa kehadiran Danantara mengharuskan penyesuaian seluruh anggaran dasar BUMN agar sesuai dengan regulasi terbaru. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya RUPS yang harus diselenggarakan dalam periode ini.
Kepastian Merger Tetap Ada
Meski mengalami penundaan, Dony menegaskan bahwa merger BUMN Karya adalah sebuah kepastian. Tujuannya adalah memperkuat posisi perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN di masa mendatang.
Saat ini, Danantara tengah melakukan pengkajian untuk menentukan bentuk konsolidasi terbaik. Beberapa opsi sedang dievaluasi untuk memastikan hasil optimal dari proses penggabungan ini.
Kasus Nindya Karya dan Brantas Abipraya
Terkait rencana penggabungan Nindya Karya dengan Brantas Abipraya, Dony belum dapat memberikan kepastian apakah merger keduanya akan dilakukan lebih dulu dibandingkan BUMN Karya lainnya.
Kedua perusahaan tersebut relatif tidak memiliki masalah keuangan yang berarti. Kondisi ini berbeda dengan BUMN Karya lainnya yang tengah menghadapi persoalan finansial serius.
Dony menyatakan bahwa prioritas saat ini adalah menangani BUMN Karya yang bermasalah secara keuangan. Tahapannya dimulai dari perbaikan kondisi finansial, termasuk proses impairment, baru kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan skenario yang memberikan penguatan optimal.
Detail Masih Dirahasiakan
Hingga saat ini, Danantara belum dapat memastikan dan menginformasikan secara detail mengenai perusahaan mana yang akan dikonsolidasi dalam waktu dekat. Dony menyebutkan bahwa terdapat beberapa alternatif skenario yang masih dalam tahap kajian dan akan diumumkan kemudian.
Penundaan merger 7 BUMN Karya ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam melakukan konsolidasi, dengan prioritas pada pembenahan fundamental kondisi keuangan perusahaan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap penggabungan.
