Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta maaf atas pernyataannya terkait usul pemindahan gerbong perempuan KRL setelah insiden KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur.
Permintaan maaf itu disampaikan setelah muncul respons publik atas pernyataannya pascainsiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.
“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” kata Arifah Fauzi di Jakarta, Rabu, 29 April.
Arifah menegaskan bahwa keselamatan seluruh penumpang menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menekankan bahwa perhatian negara tidak hanya tertuju kepada perempuan, tetapi juga kepada semua korban tanpa membedakan jenis kelamin.
“Saat ini prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka,” ujarnya.
Menurut Arifah, pernyataannya tidak dimaksudkan untuk mengabaikan keselamatan penumpang lain. Ia memahami bahwa dalam situasi duka, hal paling penting adalah penanganan korban, empati kepada keluarga terdampak, serta evaluasi keselamatan transportasi publik.
“Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak,” kata Arifah.
Ia juga menyebut proses penanganan insiden telah dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh. Kementerian PPPA, kata dia, hadir untuk memastikan hak korban tetap terlindungi, termasuk anak-anak yang kehilangan orang tua akibat tragedi tersebut.
“Kami berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini,” ucapnya.
Arifah mengajak semua pihak untuk memusatkan perhatian pada pemulihan korban, doa bagi keluarga terdampak, dan perbaikan sistem keselamatan transportasi publik.
“Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan,” katanya.
