JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kebijakan baru pemerintah untuk mengoptimalkan dana negara yang selama ini mengendap di Bank Indonesia. Dana sebesar Rp 200 triliun yang sebelumnya “menganggur” kini akan dialokasikan untuk program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam keterangan persnya di Gedung DPR Jakarta, Selasa (23/9/2025), Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan anggaran negara terbuang sia-sia. “Daripada uang itu hanya mengendap di Bank Indonesia, lebih baik saya bagikan langsung kepada rakyat melalui berbagai program subsidi dan stimulus ekonomi,” ujar Purbaya dengan tegas.
Dana Dialihkan ke Bank BUMN
Langkah konkret yang telah diambil pemerintah adalah memindahkan dana menganggur tersebut dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Perpindahan dana ini dimaksudkan agar uang negara dapat dimanfaatkan secara lebih produktif untuk kepentingan masyarakat.
Kebijakan ini merupakan respons atas kondisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang terus menumpuk akibat penyerapan anggaran yang tidak optimal. Alih-alih membiarkan dana tersebut idle, pemerintah memilih untuk menyalurkannya dalam bentuk program-program pro-rakyat.
Program Stimulus Diperluas
Salah satu wujud nyata dari realokasi dana ini adalah perluasan program stimulus ekonomi masyarakat. Jika sebelumnya program hanya berupa bantuan beras 10 kilogram untuk dua bulan, kini ditambah dengan bantuan minyak goreng sebanyak empat liter dengan periode yang sama.
Total anggaran yang dialokasikan untuk program stimulus yang diperluas ini mencapai Rp 16,23 triliun. Menurut Purbaya, program dua bulan ini masih dalam tahap uji coba. “Kalau ternyata masih kurang, kami akan tambah lagi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, saya berkomitmen penuh,” tegasnya.
Subsidi Tetap Prioritas di APBN 2026
Menkeu juga memastikan bahwa kebijakan pemberian subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat akan terus dioptimalkan, termasuk dalam penyusunan APBN 2026. Meski tidak menyebutkan angka pasti, Purbaya menjamin bahwa alokasi subsidi tahun depan tetap akan signifikan.
“Untuk subsidi, meskipun saya lupa angka tepatnya, yang pasti masih ada, masih cukup banyak, dan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Purbaya.
Kebijakan ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka di neraca keuangan negara.
