KSBSI Provinsi Bali yang dipimpin oleh P. Sigalingging selaku ketua Koordinator Wilayah Bali, serta beberapa jajaran pengurus lainnya mengadakan audiensi ke BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI, yang ditemui oleh Asisten Deputi bidang kepesertan dan mutu layanan, Ibu Nurinda Mahyarani dan analis perluasan kepatuhan pendaftaran peserta, Ibu Nina Nuryati beserta Staff jaminan pelayanan kesehatan Bapak Yudhi Martahadi.
Adapun beberapa hal yang di bahas dalam pertemuan tersebut antara lain ,
1. Topik Utama: Evaluasi kepesertaan, peningkatan kualitas layanan faskes (tingkat pertama maupun lanjutan), serta penanganan kendala administrasi dan rujukan BPJS Kesehatan.
2. Tingkat Kepesertaan di Bali: Provinsi Bali memiliki tingkat keaktifan peserta JKN yang cukup tinggi (mencapai sekitar 90%), dengan segmen pekerja yang cukup besar di antaranya dibiayai oleh pemerintah daerah serta dari kalangan pekerja formal dan mandiri.
3. Permasalahan Layanan & Administrasi:
– Antrean panjang dan lamanya waktu tunggu proses rujukan dari faskes tingkat pertama ke rumah sakit rujukan.
– Kendala status kepesertaan non-aktif (misalnya karena menunggak iuran) yang kerap menghambat penanganan darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit.
– Variasi standar operasional atau penafsiran aturan yang berbeda-beda di setiap rumah sakit terkait penanganan pasien darurat dan rujukan.
– Hambatan administratif bagi pekerja migran atau pekerja lintas daerah yang KTP-nya belum disesuaikan dengan domisili kerja saat ini.
4. Solusi & Komitmen Pihak Penyelenggara:
– Pihak BPJS menyediakan petugas pengaduan khusus di setiap rumah sakit guna memfasilitasi dan membantu mengatasi kendala layanan atau administrasi peserta secara langsung.
– Mendorong faskes dan rumah sakit untuk meningkatkan koordinasi serta transparansi informasi guna meminimalisir miskomunikasi dengan pasien.
– Mengoptimalkan kanal layanan digital (seperti aplikasi Mobile JKN) untuk mempermudah pengecekan status keaktifan, antrean online, hingga proses pengalihan kepesertaan.
. Mengharapkan partisipasi masyarakat dalam hal pengaduan pelayanan, baik online maupun melalui nomor petugas yang ada di RS, agar pihak BPJS kesehatan bisa menindaklanjutinya.
