Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menanggapi rencana ambisius pembangunan jalur kereta api yang akan menghubungkan Ibu Kota Nusantara (IKN), Malaysia, dan Brunei Darussalam. Proyek konektivitas lintas negara ini masih dalam tahap kajian mendalam.
Evaluasi Manfaat dan Dampak Masih Berlangsung
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko IPK, Odo R.M. Manuhutu, menegaskan bahwa pihaknya tengah mempelajari secara komprehensif rencana proyek kereta api regional tersebut. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mengidentifikasi keuntungan dan kerugian bagi Indonesia.
“Kami akan mengkaji lebih lanjut aspek pro dan kontra dari proyek ini, termasuk manfaat konkret yang bisa diperoleh Indonesia serta keunggulan strategisnya,” ungkap Odo saat ditemui di kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
Hingga saat ini, Kemenko IPK belum melakukan pembahasan resmi dengan pemerintah Malaysia maupun Brunei Darussalam mengenai rencana proyek konektivitas transportasi tersebut.
Inisiatif dari Negara Bagian Sarawak
Wacana pembangunan jalur kereta api tiga negara ini berawal dari kajian yang dilakukan Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Menteri Pengangkutan Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempelajari kemungkinan pembangunan jalur kereta api yang melintasi Indonesia, Malaysia, dan Brunei.
Pernyataan tersebut disampaikan Lee Kim Shin ketika melakukan kunjungan resmi ke Ibu Kota Nusantara pada Rabu (10/12/2025) lalu.
Potensi Dorong Ekonomi Regional
Menanggapi rencana tersebut, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, memberikan pandangan positif. Menurutnya, apabila proyek jalur kereta api tiga negara ini terealisasi, akan memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi kawasan Asia Tenggara.
Konektivitas transportasi yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat antar negara di kawasan Borneo dan sekitarnya.
Target Ambisius Perkeretaapian Nasional
Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus berkomitmen memperkuat infrastruktur perkeretaapian dalam negeri. Berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Indonesia menargetkan pembangunan jaringan rel kereta api sepanjang 12.100 kilometer di lima pulau besar pada tahun 2030.
Distribusi jaringan rel yang direncanakan meliputi:
- Jawa-Bali: 6.800 kilometer (target terpanjang)
- Sumatera: 2.900 kilometer
- Kalimantan: 1.400 kilometer
- Sulawesi: 500 kilometer
- Papua: 500 kilometer
Tingkatkan Rasio Kepadatan Jalur Kereta
Odo menjelaskan bahwa perluasan jaringan perkeretaapian ini bertujuan meningkatkan rasio densitas atau kepadatan antara jumlah populasi dengan panjang rel kereta api. Indonesia ingin mencontoh negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang memiliki rasio jauh lebih tinggi.
“Rasio kepadatan jalur kereta kita masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Jepang atau Korea Selatan. Ini yang perlu kita kejar,” tegas Odo.
Revitalisasi Infrastruktur Kereta Api Tua
Selain pembangunan jalur baru, Kemenko IPK juga memprioritaskan revitalisasi infrastruktur perkeretaapian yang sudah berusia tua. Program ini mencakup perbaikan jalur, jembatan, dan terowongan yang sebagian besar telah beroperasi selama 75 hingga 100 tahun.
“Revitalisasi prasarana kereta api menjadi prioritas kami. Banyak jembatan dan terowongan yang sudah mencapai usia 75 sampai 100 tahun perlu diperbaharui demi keselamatan dan efisiensi operasional,” tambah Odo.
Proyek modernisasi ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan, keselamatan, dan kenyamanan layanan kereta api di seluruh Indonesia.
