Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah tegas kepada Menteri Dalam Negeri untuk mencopot kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya di tengah situasi bencana. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).
Apresiasi untuk Bupati yang Berjuang Bersama Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengawali dengan memberikan penghargaan kepada para bupati yang tetap bertahan mendampingi masyarakat terdampak bencana. Bencana yang melanda Sumatera telah mengakibatkan 914 jiwa meninggal dunia dan 389 warga masih dalam status hilang.
“Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ungkap Prabowo dengan penuh penghargaan.
Ancaman Pencopotan bagi Kepala Daerah yang Melarikan Diri
Meski memberikan apresiasi, Prabowo tidak segan menegaskan konsekuensi bagi kepala daerah yang memilih meninggalkan tanggung jawab di saat darurat. Dengan nada tegas namun santai, ia meminta Mendagri untuk segera memproses pencopotan.
“Kalau yang mau lari, lari aja, copot itu, Mendagri bisa ya diproses. Bisa?” ujar Prabowo disertai gelak tawa para peserta rapat.
Analogi Desersi dalam Dunia Militer
Sebagai mantan prajurit, Prabowo menganalogikan tindakan meninggalkan tugas saat krisis dengan istilah desersi dalam dunia militer. Desersi merupakan perbuatan anggota TNI atau Polri yang meninggalkan kesatuan dan tanggung jawab tanpa izin atau alasan yang sah.
“Itu kalau tentara namanya desersi itu, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh enggak bisa itu,” jelas Presiden dengan tegas.
Kasus Bupati Aceh Selatan yang Viral
Pernyataan Prabowo ini tidak terlepas dari kontroversi yang melibatkan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Foto kepala daerah tersebut saat beribadah umrah di Tanah Suci beredar luas di media sosial, justru di saat wilayahnya tengah dilanda bencana alam serius.
Kejadian ini menuai kecaman keras dari berbagai kalangan masyarakat. Kemendagri telah menyesalkan tindakan tersebut dan menyatakan bahwa keberangkatan umrah dilakukan tanpa izin resmi. Bahkan, Partai Gerindra telah mengambil langkah cepat dengan mencopot Mirwan MS dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Tindakan Tegas untuk Akuntabilitas Pemimpin Daerah
Sikap tegas Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menegakkan akuntabilitas kepemimpinan di tingkat daerah. Di tengah bencana yang memakan ratusan korban jiwa, kehadiran dan kepemimpinan kepala daerah menjadi sangat krusial untuk koordinasi penanganan darurat, distribusi bantuan, dan dukungan moral bagi masyarakat terdampak.
Perintah pencopotan ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pemimpin daerah lainnya agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan tanggung jawab jabatan, terutama dalam situasi darurat dan bencana.
Penanganan Komprehensif Bencana Sumatera
Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo juga melaporkan bahwa pemerintah telah menggerakkan berbagai sumber daya untuk penanganan bencana, termasuk pengerahan kapal besar dan pesawat Hercules untuk distribusi bantuan setiap hari. Pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan jembatan Bailey di beberapa lokasi yang aksesnya terputus akibat bencana.
Dengan jumlah korban yang terus bertambah, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya evakuasi, pencarian korban hilang, dan pemulihan infrastruktur yang rusak.
