Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menindak tegas pelanggaran hukum di sektor pertambangan. Ia secara langsung meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempidanakan pengusaha tambang yang tetap beroperasi meski izin usahanya telah dicabut pemerintah.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti masih adanya pengusaha yang tidak patuh terhadap regulasi dan tetap menjalankan aktivitas pertambangan secara ilegal. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pembangkangan serius terhadap negara.
Menurut Prabowo, ada kasus di mana pengusaha tetap melakukan aktivitas tambang hingga delapan tahun setelah izin resminya dicabut. Hal ini dinilai sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merendahkan martabat bangsa.
“Sudah ada izin yang dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun selama delapan tahun tetap melakukan operasi tambang tanpa izin,” ujar Prabowo dalam acara penyerahan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).
Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut sama saja dengan menertawakan negara dan mengabaikan pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan instruksi tegas kepada aparat penegak hukum agar tidak ragu dalam menindak pelaku usaha yang melanggar aturan. Ia meminta agar proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
“Saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Jika tidak mau bekerja sama, pidanakan,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan lembaga negara agar tidak takut terhadap tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ia menekankan bahwa negara harus tetap berdiri tegak dalam melindungi kepentingan rakyat.
Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam upaya penyelamatan keuangan negara dan penegakan hukum di Indonesia.
Prabowo pun optimistis bahwa langkah tegas pemerintah dalam memberantas praktik tambang ilegal akan mendapat dukungan luas dari masyarakat.
