JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana kenaikan gaji untuk para hakim di seluruh Indonesia. Pengumuman ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara pengukuhan hakim Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis (12/6/2025).Menurut Presiden, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan integritas lembaga peradilan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kenaikan ini bukan untuk memanjakan, melainkan sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem yudikatif yang kuat dan tidak dapat diintervensi.Detail Kenaikan GajiKenaikan gaji yang akan diberikan bervariasi berdasarkan golongan, dengan persentase kenaikan tertinggi mencapai 280 persen. Rinciannya adalah sebagai berikut: * Kenaikan Tertinggi: Diberikan kepada hakim dengan golongan paling junior. * Kenaikan Menyeluruh: Seluruh hakim di semua tingkatan akan menerima kenaikan gaji secara signifikan.Presiden menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah ia menerima informasi bahwa gaji hakim tidak mengalami kenaikan selama 18 tahun terakhir. Menurutnya, besaran kenaikan yang direncanakan saat ini pun masih dianggapnya kurang.Alasan dan Tujuan KebijakanPresiden Prabowo memaparkan beberapa alasan utama di balik kebijakan ini: * Menegakkan Hukum: Kesejahteraan yang layak diharapkan dapat membuat hakim lebih fokus dalam menegakkan hukum dan keadilan. * Mencegah Korupsi: Peningkatan pendapatan diharapkan dapat menjaga integritas hakim agar tidak mudah terpengaruh oleh suap. Presiden menekankan lebih baik anggaran negara dialokasikan untuk penegak hukum daripada hilang akibat penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. * Meningkatkan Kesejahteraan: Selain gaji, pemerintah juga menyoroti kondisi kesejahteraan hakim lainnya. Presiden mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang tinggal di rumah kontrakan dan tidak memiliki rumah dinas. Sebagai solusinya, pemerintah juga merencanakan program pembangunan perumahan secara besar-besaran untuk para hakim.Presiden berkomitmen untuk menertibkan negara dengan dukungan dari seluruh aparat penegak hukum, termasuk yudikatif, kepolisian, TNI, dan kejaksaan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum yang baik.
