Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kasus melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang telah menarik perhatian publik dan pemerintah kedua negara. Serangkaian insiden kriminal ini menimbulkan keprihatinan serius terhadap citra Indonesia di mata internasional.
Kasus Perampokan-Pembunuhan di Gunma
Pada Januari 2025, 11 WNI ditangkap di Isesaki, Prefektur Gunma, terkait kasus perampokan yang menewaskan seorang WNI lainnya. Insiden ini bermula dari perampokan yang terjadi pada November 2024, dan para tersangka juga diketahui tinggal secara ilegal (overstayer) di Jepang.
Kasus ini merupakan salah satu yang paling menggemparkan karena melibatkan sesama WNI, menunjukkan kompleksitas masalah yang dihadapi komunitas Indonesia di Jepang.
Perampokan di Prefektur Ibaraki
Pada 2 Januari 2025 di Prefektur Ibaraki, tiga WNI berstatus overstayer ditangkap atas kasus perampokan dan penganiayaan terhadap warga Jepang. Ketiga pelaku berhasil diamankan oleh kepolisian setempat setelah melakukan aksi kriminal tersebut.
Kasus Perampokan Lainnya
Masih pada tahun yang sama, seorang WNI di Kakegawa menusuk pasangan lansia dalam aksi perampokan. Insiden ini menambah panjang daftar kasus kejahatan yang melibatkan WNI di Jepang.
Respons Pemerintah Indonesia
Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha, menyatakan keprihatinan terhadap meningkatnya kasus kriminal yang melibatkan WNI. Hal ini tentu memprihatinkan, kata Judha kepada media.
Pemerintah juga mengidentifikasi adanya faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan kasus ini, termasuk aktivitas judi online yang semakin marak di kalangan WNI.
Sorotan Parlemen
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti kasus tiga WNI berstatus pekerja migran paruh waktu yang diduga melakukan perampokan di Jepang. Nurhadi menilai kasus ini sebagai peringatan bagi negara agar tidak membiarkan warganya bekerja ke luar negeri tanpa edukasi dan pengawasan yang memadai.
“Kasus WNI yang jadi pelaku perampokan di Jepang bukan semata soal kriminalitas, ini alarm keras bagi negara! Kasus ini menjadi cerminan pengawasan Pemerintah terhadap PMI masih banyak lubangnya,” ujar Nurhadi dalam keterangan resminya.
Dampak Terhadap Citra Indonesia
Serangkaian kasus ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga berpotensi merusak hubungan bilateral Indonesia-Jepang dan citra positif Indonesia di mata masyarakat Jepang. Peristiwa ini menambah panjang daftar kasus kejahatan yang melibatkan WNI di Jepang.
Pentingnya Pengawasan dan Edukasi
Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang. Perlunya edukasi yang komprehensif sebelum keberangkatan dan sistem pemantauan yang efektif selama masa kerja menjadi agenda mendesak yang harus ditangani pemerintah.
KBRI Tokyo terus memantau proses hukum yang dijalani WNI yang terlibat dalam berbagai kasus tersebut dan memastikan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
Upaya Pencegahan
Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, termasuk proses seleksi, orientasi, dan pengawasan. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan menjaga nama baik Indonesia di kancah internasional.
Kasus-kasus ini juga mengingatkan pentingnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan WNI yang tinggal dan bekerja di Jepang, baik yang legal maupun ilegal.
