Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi sorotan publik dengan berbagai perkembangan terbaru. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan diskusi politik, proyek strategis nasional ini tetap berlanjut dengan sejumlah revisi dan penyesuaian. Berikut empat fakta penting terkait nasib pembangunan IKN yang perlu diketahui.
1. Revisi Pembangunan oleh Kepala OIKN
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono telah mengajukan beberapa revisi dalam pembangunan IKN. Revisi tersebut mencakup perubahan status Bandar Udara IKN dari VVIP menjadi bandara umum, serta usulan perluasan rumah dinas pejabat di IKN. Perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan praktis dan efisiensi penggunaan fasilitas.
Basuki juga sedang menyiapkan dokumen tambahan untuk anggaran sebesar Rp8,1 triliun yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp4,8 triliun untuk periode 2025-2029 guna melanjutkan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik.
2. Jaminan Kelanjutan Pembangunan
DPR melalui Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan. Pemerintah dan DPR konsisten memberikan alokasi anggaran untuk proyek ini setiap tahunnya, meskipun besarannya fluktuatif sesuai dengan prioritas kebutuhan.
Said Abdullah menegaskan bahwa anggaran tahun 2026 untuk Otorita IKN akan mengalami peningkatan, mengingat kekuatan fiskal negara yang membaik. Dia juga menekankan bahwa IKN tidak akan pernah mangkrak karena merupakan amanat undang-undang.
3. Usulan Kantor Wakil Presiden di IKN
Salah satu diskusi yang menarik perhatian adalah usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN. Usulan ini datang dari berbagai pihak, termasuk Partai NasDem dan beberapa anggota DPR, dengan argumentasi bahwa kehadiran pejabat tinggi negara akan mempercepat aktivasi dan penggunaan fasilitas yang sudah dibangun.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mendorong agar Wakil Presiden segera mulai berkantor di IKN untuk menghindari pemborosan dan memastikan fasilitas yang sudah dibangun segera difungsikan. Menurutnya, kehadiran Wapres di IKN akan menjadi simbol dimulainya kerja pemerintahan dari pusat pemerintahan baru.
4. Bantahan dari Istana dan Respon Politik
Meskipun ada usulan dari berbagai pihak, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar bahwa pemerintah sedang menyusun aturan khusus agar Wakil Presiden berkantor di IKN. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana khusus terkait hal tersebut.
Berbagai tokoh politik memberikan respons beragam. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan dukungan dengan mengatakan usulan tersebut “bagus”, sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa keputusan akhir harus menunggu kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menyatakan dukungan terhadap keputusan yang akan diambil pemerintah.
Prospek dan Tantangan
Pembangunan IKN saat ini telah memasuki tahap II (2025-2029) dengan progres tahap I yang sudah mencapai 68,6 persen. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Presiden Prabowo menginginkan IKN mulai beroperasi pada tahun 2028.
Dukungan investasi asing juga mulai berdatangan, dengan klaim adanya dua investor asing yang siap menggelontorkan dana hingga Rp132 triliun untuk pembangunan IKN, termasuk IJM Corporation dari Malaysia dan China Harbour Engineering dari Tiongkok.
Kesimpulan
Pembangunan IKN tetap berlanjut dengan berbagai penyesuaian dan revisi yang diperlukan. Meskipun ada diskusi politik terkait penggunaan fasilitas, komitmen pemerintah dan DPR untuk melanjutkan proyek ini tetap kuat. Keberhasilan IKN akan sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, dukungan anggaran yang konsisten, dan implementasi yang efektif dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
