SuratNews.ID | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyatakan proyek pembangunan bandara antariksa di Biak, Provinsi Papua telah digodok sejak tahun 1980-an. Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin pihaknya telah menyiapkan lahan 100 hektar di wilayah biak utara untuk membangun proyek antariksa.
“Sejak 1980-an LAPAN sudah menyiapkan lahan 100 hektar di Biak Utara untuk bandar antariksa. Lokasinya jauh dari pemukiman warga,” ujar Thomas kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Rabu (24/3).
“Namun dengan berbagai kendala pembangunan belum bisa terlaksana,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya telah mengkaji beberapa lokasi alternatif lain seperti di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku utara dan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Namun pihaknya mengaku mendapat beberapa desakan dari Pemerintah Kabupaten, DPRD serta tokoh adat untuk tetap menjadikan Biak sebagai lokasi bandara antariksa.
Tidak hanya itu, Thomas mengklaim pihaknya juga mendapatkan dukungan dari dewan ketahanan nasional yang telah melakukan kajian di Biak, sebagai bandara antariksa.
Ia menuturkan bandara antariksa bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Biak. Selain itu ada juga tujuan nasional untuk mewujudkan kemampuan peluncuran satelit dengan roket buatan asli dari Indonesia.
Selain itu Thomas berharap bandara antariksa bisa memacu pertumbuhan sosial dan ekonomi di Biak, dengan munculnya berbagai industri dan fasilitas pendukung seperti industri satelit, pariwisata, dan perguruan tinggi keantariksaan.
Rencana pembangunan Bandara Antariksa di Biak diketahui mendapat beberapa penolakan dari kalangan aktivis dan warga setempat. Pembangunan itu dinilai akan memutus rantai kehidupan masyarakat adat setempat yang dijalani secara turun temurun.
Selain itu, proyek tersebut juga akan menghapus vegetasi hutan, hilangnya lahan bertani dan berburu, tercemarnya udara dan dampak lainnya terhadap berbagai kehidupan di pulau Biak.
Selain Forum Peduli Masyarakat Biak, sejumlah organisasi yang menyatakan penolakan terhadap pembangunan Bandara Antariksa yakni, Solidaritas Mahasiswa Saireri dan Solidaritas Mahasiswa Papua.
LAPAN kemudian mengklaim bandara antariksa besutannya memiliki standar internasional dan pihaknya menjamin keselamatan warga di sekitar bandara yang terletak di Biak, Papua.
“Bandar antariksa mestinya harus memenuhi standar internasional, selain standar keamanan dan keselamatan warga sekitar, juga harus memenuhi standar kualitas lingkungan hidup,” ujar Thomas.
Lebih lanjut ia menuturkan dengan luasnya lahan yang nantinya akan dijadikan bandara antariksa itu akan aman bagi warga sekitar.
“Dengan lahan 100 hektar yang sudah tersedia, ada contoh bandara antariksa skala kecil Uchinoura di Jepang yang luasnya 70 hektar. Itu aman bagi warga sekitar,” ujarnya.
Thomas menjelaskan pembangunan direncanakan memiliki dua skenario. Pertama bandara antariksa dengan skala kecil untuk peluncuran roket penelitian dan roket-roket kecil, kedua bandara antariksa dengan skala internasional untuk peluncuran roket berkapasitas besar.
Namun Thomas mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap analisis dampak lingkungan dan persiapan pembuatan master plan untuk bandara antariksa skala kecil.
Di samping itu ia berharap dengan adanya bandara antariksa diharapkan dapat memacu pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah setempat. Serta juga mendukung beberapa industri dan fasilitas pendukung seperti industri satelit, pariwisata, dan perguruan tinggi keantariksaan.
Lebih lanjut ia menyatakan warga Biak mestinya sudah berubah menjadi masyarakat yang maju dan bukan lagi seperti masyarakat tradisional saat ini.
“Warga Biak mendatang mestinya sudah berubah menjadi masyarakat yang maju, bukan lagi seperti masyarakat tradisional saat ini,” pungkasnya.
sumber : cnnindonesia.com
