Manuver-manuver Ahok Bongkar Bobrok

HomeBerita

Manuver-manuver Ahok Bongkar Bobrok

Ahok bikin ramai lagi. Bila dulu dia membongkar bobrok dari Balai Kota Jakarta, kini dia melancarkan manuvernya dari kantor pusat Pertamina.

Pertamina Bisa Hemat Biaya Endorsement
Dikawal Ahok, Dahlan: Ada Ledakan Momentum di Pertamina
Ahok Buka-bukaan Soal Revolusi Subsidi Energi

SuratNews.ID | Ahok bikin ramai lagi. Bila dulu dia membongkar bobrok dari Balai Kota Jakarta, kini dia melancarkan manuvernya dari kantor pusat Pertamina. Ini manuver-manuver monumental Ahok dalam membongkar sistem yang bobrok dan berborok.

Manuver-manuver pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini dikumpulkan dari catatan pemberitaan detikcom hingga Selasa (16/9/2020).

  1. Bongkar anggaran UPS

Saat menjadi Gubernur Jakarta, Ahok pernah mengungkap anggaran uninterruptible power supply (UPS) yang membuat sejumlah anggota DPRD DKI diperiksa penegak hukum. Mulanya, Ahok ke KPK melaporkan adanya dana Rp 4,3 triliun yang tidak dieksekusi untuk pengadaan UPS. Polisi juga menyelidiki isu ini.

Anggaran UPS masuk ke APBD Perubahan 2014. Belakangan diketahui, nilainya Rp 12,1 triliun.

Langkah Ahok membongkar anggaran Jakarta mengakibatkan perseteruan terbuka antara Ahok dan DPRD DKI. Ahok sudah beraksi menulis di berkas anggaran ke DPRD berbunyi ‘Anggaran Nenek Lu’ atau ‘Pemahaman Nenek Lu’ sebagai langkah protes.

Rentang 28 Januari sampai 12 Maret 2015, tim penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa 35 saksi kasus pengadaan UPS. Tak lama kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) menjadi perbincangan banyak orang lantaran salah menyebut ‘UPS’ sebagai ‘USB’.

Perkembangan terakhir soal kasus korupsi UPS ini, diberitakan detikcom pada 24 Juni lalu. Eks Kepala Suku Dinas Jakarta Pusat Zaenal Soleman divonis 8 tahun penjara usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Zaenal.

  1. Bongkar dana siluman Rp 700 miliar

Ahok membongkar ‘dana siluman’ di Dinas Tata Air Pemprov DKI senilai Rp 700 miliar pada 2015 silam. Dia menemukan ada 17 nomenklatur usulan anggaran yang sudah disetujui DPRD DKI. Namun, pada RAPBD 2016, hanya muncul nomenklatur baru yang terdiri dari total anggaran, tanpa rincian 17 nomenklatur.

Ahok enggan menerka-nerka apakah ini dilakukan anak buahnya sebagai upaya mark up atau tidak. Namun dia meminta kepada DPRD untuk memberitahukan siapa-siapa saja di Sudin Tata Air yang tidak becus bekerja agar dapat segera diganti.

“Bisa main bisa goblok, enggak kerja. Dua saja kan pilihannya maka saya bilang ke DPRD, dari pembahasan ini lapor ke saya siapa yang kelihatan bodoh dan enggak bisa kerja, kita ganti,” tegas Ahok, Kamis (10/12/2015) lampau. Singkat cerita, usulan anggaran itu kemudian dihapus oleh DPRD DKI supaya tidak terealisasi

  1. Bongkar Kampung Pulo

Relokasi warga di permukiman Kampung Pulo menjadi manuver monumental Ahok dalam hal kebijakan publik. Saat itu, dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Warga di kampung yang terletak Jatinegara, Jakarta Timur, itu harus dipindah ke rumah susun (rusun) lantaran menduduki tanah negara di bantaran Kali Ciliwung.

Kawasan yang dihuni 927 kepala keluarga ditertibkan. Ahok sadar, keputusannya itu bikin ribut pada 20 Agustus 2015, tapi harus dieksekusi.

“Mau nggak mau harus jalan, pasti ribut,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (20/8/2015).

Dia menilai warga menduduki lahan tanpa izin yang sah. Warga tak berhak mendapat ganti rugi. Mereka direlokasi ke rumah susun berjarak sekitar 1 km dari lokasi semula.

Keributan saat relokasi benar-benar pecah. Lempar-lemparan batu antara warga dengan aparat Satpol PP terjadi. Alat berat backhoe dibakar. Kepolisian menyemprotkan gas air mata. Sebanyak 27 orang diamankan karena diduga menjadi provokator.

  1. Bongkar Kalijodo

“Nggak ada toleransi! Lebih banyak mudarat daripada manfaat itu,” kata Ahok, 9 Februari 2016. Kawasan yang terkenal karena prostitusinya, Kalijodo, Jakarta Utara-Jakarta Barat, kemudian dibongkar.

Surat Peringatan (SP) diberikan ke bangunan-bangunan yang bakal dibongkar. Terakhir, Surat Perintah Bongkar (SPB) diterbitkan. Menurut Ahok, bangunan-bangunan di Kalijodo tidak punya Sertifikat Hak Milik (SHM).

Pada 29 Februari, lokasi hiburan malam di sekujur Kalijodo diratakan dengan tanah. Tak hanya Satpol PP, Kepolisian hingga TNI juga digandeng untuk menangani perlawanan, termasuk perlawanan dari preman.

Sebanyak 9 unit backhoe dikerahkan meratakan Kalijodo di pinggiran Kali Angke ini. Lokasi ini dibangun ruang terbuka hijau, termasuk skatepark.

  1. Bongkar informasi Pertamina

Ahok kemudian menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Dia menjalankan tugasnya, menjamin transparansi bisnis di BUMN migas itu. Dia membongkar sistem informasi supaya lebih transparan.

Ahok lewat akun resmi Twitter-nya, @basuki_btp, membeberkan sejumlah cara untuk membuat BUMN yang berdiri pada Agustus 1968 ini lebih transparan.

“Mulai hari ini, akses Informasi operasional PT Pertamina (Persero) terkait pengadaan Crude, LPG dan BBM termasuk status kapal charter sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan di www.pertamina.com,” tutur dia dalam unggahannya, Rabu (12/2).

Laporan pengadaan kapal angkut kegiatan ekspor dan impor produk migas dapat dibuka di pertamina.com/id/informasi-kapal.

  1. Bongkar borok Pertamina

Selaku Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Ahok, menyampaikan kondisi di perusahaan pelat merah itu. Ada dua borok Pertamina yang dia bongkar.

Pertama, soal tingkah laku direksi. Dia menyebut ada direksi yang punya hobi melobi menteri dan lebih suka berutang serta mendiamkan investor.

“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” kata Ahok dalam akun YouTube POIN.

Ahok ingin membongkar borok itu dengan memotong jalur birokrasi. Alatnya adalah lelang terbuka. Dengan cara itu, maka orang yang duduk di jabatan tertentu adalah orang yang benar-benar layak, bukan sekadar orang titipan kementerian.

“Saya potong jalur birokrasi, Pertamina itu dulu naik pangkat mesti pakai kayak pangkat, Pertamina reference level orang mesti kerja sampai SVP bisa 20 tahun ke atas saya potong semua mesti lelang terbuka,” terangnya.

Kedua, Ahok menemukan borok sistem gaji di Pertamina. Seorang pejabat bisa saja tetap digaji dengan nominal yang sama meski dia telah dicopot dari jabatan semula. Alasannya, pejabat tersebut adalah senior.

“Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda,” kata Ahok.

sumber : detik.com

dedi wahyu
Author: dedi wahyu

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0