SuratNews.ID | Persoalan pelabuhan tak punya jalan akses bikin jengkel Presiden Joko Widodo (Jokowi), pelabuhan itu disebutnya baru dibangun. Hal ini menurutnya terjadi karena buruknya perencanaan program proyek infrastruktur.
Meski menegur, Jokowi tak menyebut secara gamblang mengenai pelabuhan mana yang dimaksud olehnya tak punya jalan akses. Kalangan pengamat menduga pelabuhan yang dimaksud Jokowi adalah Pelabuhan Patimban di pesisir Jawa Barat.
Menurut pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan Jokowi dalam pidatonya menyinggung pelabuhan yang tidak ada jalan aksesnya adalah pelabuhan baru. Dia mengatakan saat ini pelabuhan baru yang dibangun pemerintah adalah Pelabuhan Patimban. Djoko mengatakan saat ini pun akses ke Pelabuhan Patimban memang belum memadai, salah satunya akses ke jalan tol.
“Patimban itu kemungkinannya ya, karena yang disebutkan pak Jokowi ini pelabuhan baru. Aksesnya itu Patimban memang belum ada, tolnya belum jadi,” kata Djoko seperti dilansir detikcom, Minggu (30/5/2021).
Dari catatan detikcom, Pelabuhan Patimban baru punya akses jalan masuk dari jalan nasional Pantura. Jalan akses itu sudah dibangun sepanjang 8 km, bentuknya sudah diaspal dan cukup mulus.
Jalan masuk itu dibuat sepanjang 8 km itu dengan memiliki 2 jalur, tiap jalur memiliki 2 lajur, dan sudah dilengkapi dengan separator. Jalan akses Patimban ini dibuat layang, karena tanah di bawahnya adalah tanah rawa dan persawahan.
Untuk jalan tolnya sendiri, saat ini belum dibangun. Namun, rencananya jalan tol akan dibangun sepanjang 37 km. Jalan tol akses Pelabuhan Patimban akan dibangun tersambung dengan tol Cikopo-Palimanan alias Cipali. Pintu masuknya ada di KM 89.
Djoko menyebut kasus semacam ini sudah lama terjadi. Bahkan, pernah disoroti Ignasius Jonan saat masih menjadi Menteri Perhubungan (Menhub) di tahun 2014-2016.
Lanjut ke halaman berikutnya soal pelabuhan tak punya jalan akses.
Menurutnya, Jonan juga sempat jengkel dengan kondisi tersebut dan langsung mengambil langkah untuk membereskan masalah jalan akses pelabuhan di sekitar 20 pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kasus ini dari zaman pak Jonan juga sudah ada. Paling pertama dia yang soroti pelabuhan nggak ada aksesnya dulu. Ada kasus itu di 20 pelabuhan saat itu,” ungkap Djoko.
Djoko menyebut salah satu pelabuhan yang memiliki masalah jalan akses ada di Kepulauan Karimun, pelabuhan Malarko namanya. Menurutnya, sejak Jonan menjabat Menhub pelabuhan itu mulai dirapikan jalan aksesnya.
“Salah satunya di Kepulauan Karimun, namanya pelabuhan Malarko. Itu aksesnya sudah dirapihin sekarang. Dulu dibangun nggak ada aksesnya,” ungkap Djoko.
Namun, saat jalan aksesnya sudah baik pelabuhan ini menurut Djoko belum juga selesai pembangunannya. “Jalan udah bagus, eh pelabuhannya malah belum selesai dibangun,” katanya.
Ada juga Pelabuhan Dompak di Pulau Bintan, kata Djoko, pelabuhan ini nasibnya sama seperti Pelabuhan Malarko. Jalan akses sudah dibenahi, namun pelabuhannya tak kunjung bisa digunakan.
“Pelabuhan Dompak juga salah satunya di Pulau Bintan. Ada pulau dibikinin pelabuhan, tapi itu jalan aksesnya nggak ada. Tapi sekarang katanya nggak ada yang ke situ karena pelabuhannya mangkrak, jalan aksesnya udah diberesin kabarnya,” ungkap Djoko.
Menurut pakar maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Saut Gurning kasus pelabuhan dibangun tanpa jalan akses terjadi karena biasanya paket perencanaan pembangunan proyek pelabuhan di Indonesia tak digabungkan dengan penyediaan jalan akses. Khususnya, jalan tol.
Hal itu dipisahkan, karena menurutnya, investor dan operator jalan tol akan mengambil sikap menunggu dan melihat terbentuknya permintaan penggunaan jalan tol.
Saut mengatakan permintaan jalan tol harus dibuktikan dengan ramainya minat pengguna pelabuhan. Memang menurutnya hal ini wajar, namanya juga bisnis.
“Terkadang penyedia, investor, dan atau operator jalan tol juga mengambil sikap wait and see untuk menunggu realisasi terbentuknya permintaan yang kuat secara faktual di pelabuhan. Baru lah aksi penyediaan jalan terjadi,” kata Saut kepada detikcom.
“Karena secara urutan, penyedia tol biasanya menunggu realisasi timbulnya trafik dan permintaannya. Hal ini logis secara bisnis memang,” tambahnya.
Dia mengungkapkan, bisa saja paket penyediaan jalan tol ini digabungkan dengan paket pembangunan pelabuhan. Namun, risiko investasinya sangat besar, ujungnya berpengaruh ke biaya pembangunan pelabuhan. Terlebih lagi, waktu pembangunannya pun tak bisa disatukan.
“Kecuali pembangunan pelabuhan itu menjadi satu paket dengan jalur aksesibilitasnya termasuk ke jalur tol. Tentu konsekuensinya level investasi atau capital expenses, pelabuhan akan menjadi lebih mahal. Makanya, akhirnya diputuskan terpisah, dan akibatnya urutannya secara waktu pun berbeda realisasinya,” papar Saut.
Sebagai contoh, dia mengambil kasus Pelabuhan Patimban. Sejak awal rencana pembangunan jalan tol khusus ke pelabuhan ini sudah dibahas. Namun, sampai saat nampaknya investor penyedia jalan tol masih menunggu fakta permintaan trafik pelabuhan.
“Semisal kasus Pelabuhan Patimban yang belum tersambung dengan jalur tol Cikopo-Palimanan (Cipali) saat ini. Walaupun rencana untuk menyambungkannya sudah mulai muncul sejak awal. Hal ini mungkin akan segera cepat terealisasi dengan fakta permintaan trafik yang mulai timbul,” kata Saut.
“Hal itu sebagai tuntutan jasa angkutan akses sambungan tol Cipali-Patimban,” sambungnya.
Soal jalan tol Patimban, kabar terakhirnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menjajaki minat pasar atau market sounding melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk tol Patimban.
sumber : detik.com
