Bapak dan Anak Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka Korupsi Bansos Covid-19

SuratNews.ID | Penyidik Komisi menyatroni kediaman Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna di Jalan Murhadi, RT 03 RW 02, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Rabu (16/3) dua pekan lalu. Penyidik berjumlah sekitar 8 orang itu datang didampingi polisi dan Satpol PP.

Bukan hanya kediaman Aa Umbara yang disatroni petugas KPK. Rumah anaknya, Andri Wibawa yang berdekatan turut disambangi penyidik lembaga antirasuah.

Kedatangan penyidik KPK guna membuka penyidikan baru kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Aa Umbara dan Andri diduga diduga terlibat dalam pusaran korupsi tersebut.

Dua hari kemudian KPK melakukan penggeledahan maraton di tiga kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kamis (18/3). Tim KPK melakukan penggeledahan selama kurang lebih 8 jam di Gedung A Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Mereka terlihat di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB lalu melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Kegiatan ini merupakan penggeledahan hari ketiga. Sebelumnya, Selasa (16/3), penyidik KPK mendatangi kediaman Bupati Aa Umbara di Jalan Murhadi, Lembang, lalu Kantor Bupati di Ngamprah, dan tempat pemotongan ayam di Jayagiri, Lembang. Kemudian, Rabu (17/3), mereka menyasar Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB.

Pada hari ketiga ini, penyidik KPK membawa sejumlah barang diduga hasil penggeledahan yang dimuat dalam dua koper besar. Namun tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan mengenai isi koper itu.

KPK juga memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Bandung Barat. Pejabat yang diperiksa itu di antaranya Kadinsos dan Kepala BPKD.

Berselang dua pekan kemudian KPK menetapkan Aa Umbara dan Andri sebagai tersangka korupsi dalam pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. KPK juga menetapkan tersangka terhadap pihak swasta dan Pemilik PT Jagat Dir Gantara sekaligus Sentral Sayuran Garden City Lembang M Totoh Gunawan (MTG).

30 saksi terdiri ASN Pemkab Bandung Barat dan beberapa pihak swasta telah diperiksa tim penyidik KPK terkait perkara ini. “AUS Bupati Bandung Barat periode 2018-2023, AW, MTG pemilik PT JDG dan CV SSGCL,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Kamis (1/4).

Alex menambahkan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Totoh untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 20 April 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Namun, sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, Totoh akan di isolasi mandiri dulu selama 14 hari pada Rutan KPK Kavling C1.

“Sedangkan 2 tersangka yaitu AUS dan AW hari ini telah dilakukan pemanggilan namun yang bersangkutan mengkonfirmasi tidak bisa hadir karena sakit,” kata Alex.

Dia menjelaskan duduk perkara korupsi tersebut. Alex bilang, pada Maret 2020 Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan refocusing anggaran APBD tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga.

Kemudian, pada bulan April 2020, diduga ada pertemuan khusus antara AUS dengan MTG yang membahas keinginan dan kesanggupan MTG untuk menjadi salah satu penyedia pengadaan paket bahan pangan (sembako) pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 6 persen dari nilai proyek.

“Untuk merealisasikan keinginan MTG, kemudian AUS memerintahkan Kadis Sosial KBB dan Kepala UKPBJ KBB untuk memilih dan menetapkan MTG sebagai salah satu penyedia pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial KBB,” ungkap Alex.

Selanjutnya, pada bulan Mei 2020, AW menemui AUS, untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. AUS langsung setuju dengan kembali memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan PPK Dinsos setempat agar AW dilibatkan.

Berikutnya, pada kurun waktu April sampai Agustus 2020, di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pembagian bantuan sosial bahan pangan dengan 2 jenis paket. Yaitu bansos Jaring Pengaman Sosial dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai Rp52,1 miliar.

Alex mengungkapkan, dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung, AW mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS dan pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS.

Sedangkan, MTG dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp15, 8 Miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bansos PSBB.

“Dari kegiatan pengadaan tersebut, AUS diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 Miliar MTG diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 milliar dan AW juga di duga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 Miliar,” jelas Alex.

Alex menyebut kasus yang menjerat Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) karena konflik kepentingan dalam pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

“Berdasarkan analisis dari penyidik dan JPU pada saat ekspose itu tidak ditemukan adanya suap. Artinya, tidak ada penyalahgunaaan kewenangan yang digunakan oleh bupati sehubungan dengan jabatan atau kewenangannya tetapi semata terjadi konflik kepentingan,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Atas perbuatan tersebut, AUS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sedangkan, AW dan MTG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP.

sumber : merdeka.com

Ray sekseeh
Author: Ray sekseeh

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *