Beranda Berita 70% Orang Surabaya Tak Pakai Masker

70% Orang Surabaya Tak Pakai Masker

0
43

SuratNews.ID | Bikin lelah, kelalaian saat menjalani protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona masih saja ditemukan di Indonesia. Kali ini, ada kabar bahwa banyak masyarakat di Surabaya yang tidak pakai masker saat ke luar rumah.

Hal ini diketahui ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, yang merupakan salah satu daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi di tanah air.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melaporkan bahwa 70 persen warganya tak pakai masker.

70 Persen Warga Surabaya Tidak Patuh dan Tak Pakai Masker

Tentu saja, 70% bukanlah angka yang kecil. Melansir Liputan6, Jokowi meminta Menkes Terawan Agus Putranto maupun Kepala BNPB, Doni Monardo untuk secepatnya membagikan masker yang banyak ke Surabaya.

Kekurangan masker untuk masyarakat mungkin bisa jadi salah satu alasan mengapa warga Surabaya tidak memakai masker.

Namun, menurut Khofifah, tingkat kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan di sana juga masih rendah sekali.

Sebagai contoh, menurut survei oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, cuma 30% persen orang-orang yang mau pakai masker di tempat ibadah, dan 70% tidak pakai masker. Parahnya lagi, ada 84 persen warga tidak jaga jarak!

Selain itu, Khofifah mengungkapkan bahwa masyarakat sangat tidak patuh ketika berada di pasar tradisional maupun tempat publik ramai lainnya (contohnya warung kopi).

Padahal, pemerintah setempat sudah membagikan masker berkali-kali, namun tetap saja warga tidak pakai masker dan jaga jarak.

Hal ini cukup disayangkan oleh Khofifah. Pasalnya, penerapan PSBB Surabaya sempat berhasil kalau dari sisi tingkat penularan, yaitu di bawah satu. Menurutnya, kelalaian yang ada akan memicu terciptanya kluster baru di sana.

Akibat hal ini, Jokowi sangat mengimbau kepada semua tokoh masyarakat dan agama di Jatim untuk mensosialisasikan semua penerapan protokol kesehatan.

Tak Pakai Masker di Zona Merah, Apa Risikonya?

Jumlah kasus penularan virus corona begitu tinggi di Surabaya. Ditambah lagi kedisiplinan warganya yang rendah soal pemakaian masker kesehatan. Tak heran bila Surabaya dianggap sebagai zona merah virus corona.

Menanggapi hal ini, dr. Sepriani Timurtini Limbong berkata kalau kelalaian ini sangat berisiko.

“Risiko yang paling terprediksi adalah jumlah kasus akan semakin bertambah. Lalu, faskes bisa overload karena jumlah orang yang sakit banyak dalam waktu bersamaan, bisa jadi banyak yang nggak akan dapat perawatan optimal.”

“Para tenaga kesehatan juga bisa makin banyak yang terinfeksi atau sakit karena kelelahan menangani pasien yang membludak. Kalau mereka pada sakit, nanti makin sedikit jumlah tenaga medis yang bisa merawat pasien, akhirnya akan makin kolaps,” sambungnya.

Dokter Sepriani menambahkan, pelayanan untuk pasien non-COVID bisa jadi makin banyak terbengkalai.

“Contohnya pasien TBC, pasien hamil, atau imunisasi anak bisa saja ikut ‘terlupakan’ karena kegerus pasien COVID yang membludak.”

Meski kondisinya sudah begitu mengkhawatirkan, mengapa warga Surabaya masih banyak sekali yang tak mau pakai masker? Apa mereka tidak takut?

“Banyak kemungkinan, bisa karena komunikasi dari pemerintah ke masyarakat yang kurang tepat sasaran, edukasi soal COVID-nya kurang nyampe ke masyarakat terutama soal risiko penularan, dan latar belakang pendidikan masyarakat.

Atau, mungkin simply sudah pada ‘fear exhaustion’, sudah capek dengan rasa takut dan khawatir akan COVID, sehingga melahirkan perilaku sebaliknya. Malah jadi cuek atau pasrah saja,” ujar dr. Sepriani.

Ia menyarankan, mungkin pola komunikasi ke masyarakatnya diubah dan lebih disesuaikan dengan kondisi mereka.

Bisa juga dengan menggaet tokoh adat atau masyarakat untuk kampanye ulang soal pakai masker.

“Masyarakat dipaparkan lagi usaha-usaha pemerintah untuk jaga ekonomi, karena mungkin umumnya ini alasan masyarakat kebanyakan (ke luar rumah),” lanjutnya.

5 Arahan Presiden Jokowi untuk Tangani COVID-19 di Jatim

Untuk menangani dan mengendalikan kasus COVID-19 di Jatim, Jokowi dan Khofifah melakukan video conference bersama seluruh kepala daerah Jatim dan kepala rumah sakit rujukan COVID-19 di sana.

Presiden Jokowi meminta (25/6), dalam dua minggu, pengendalian harus betul-betul dilakukan bersama dan terintegrasi dari semua organisasi yang dimiliki.

Berikut ini 5 perintah Jokowi dalam menangani kasus virus corona di Jatim yang kian meningkat:
1. Menekan Kasus Positif COVID-19

Menurut Jokowi, penambahan kasus corona di Jatim adalah yang terbanyak di Indonesia.

Beliau menyebutkan, ada tambahan 183 kasus positif corona di Jatim pada Rabu (24/6). Jadi, total kasus saat ini mencapai 10.298.

Oleh sebab itulah, Jokowi meminta langkah pengendalian kasus virus corona di Jatim dalam dua pekan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan terintegrasi.
2. Sinergi yang Baik di Jatim

Jokowi sangat menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi yang baik di antara para pemegang kepentingan di Jatim.

Menurutnya, penanganan virus corona Jatim tidak bisa hanya diprioritaskan di satu kota tertentu saja.

“Hal yang paling tinggi memang di Surabaya [karena] wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu, dikendalikan terlebih dahulu. Tidak bisa Surabaya sendiri, Gresik harus dalam satu manajemen,” tutur Jokowi.

Sidoarjo pun harus dalam satu manajemen. “Kota-kota lain juga, karena arus mobilitas yang keluar-masuk itu bukan hanya dari Surabaya, tapi dari daerah juga ikut terpengaruh terhadap naik dan turunnya angka COVID-19 ini,” lanjutnya.
3. Kirim Masker

Hal ini tentu tak boleh luput dari perhatian, mengingat banyak warga Surabaya yang tak pakai masker.

Jokowi telah meminta pendistribusian masker yang banyak ke Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik) dan Jawa Timur.

Namun, tentu saja kedisiplinan dan kesadaran diri untuk menggunakan masker sama pentingnya. Percuma, kan, kalau dibagikan masker tapi tidak dipakai dengan baik?
4. Minta Pangkogabwilhan II untuk Tangani RS Darurat Corona Surabaya

Lalu, Jokowi juga minta Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II Marsdya TNI Imran Baidarus, untuk membantu menangani RS Darurat COVID-19 di Surabaya.

Beliau ingin Pangkogabwilhan Imran bantu secara penuh, terutama dalam hal sinergi penanganan langsung RS Darurat dan berbagai rumah sakit rujukan.
5. Menerapkan Prakondisi di Jatim sebelum New Normal

Jokowi menekankan, prakondisi perlu dilakukan sebelum masuk ke fase normal baru.

Menurutnya, jangan langsung main buka tempat umum tanpa prakondisi yang baik.

Pemprov harus mengkaji terlebih dahulu sebelum memutuskan masuk new normal. Hal ini tentu dilihat dari angka penularan kasus.

sumber : klikdokter.com

(0)

Ray sekseeh
Author: Ray sekseeh

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here